TEGAL, smpantura – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan di DPRD akan dibahas Komisi 2 DPR RI setelah merampungkan masa reses di bulan Januari. Hal ini disampaikan Anggota Komisi 2 DPR RI, Wahyudin Noor Aly, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Kantor KPU Kota Tegal, Senin (23/12/2024).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, uang negara yang mencapai triliuan rupiah itu hilang dalam beberapa hari saja.
Padahal, uang tersebut dapat dimanfaatkan lebih spesifik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebab, Wahyudin menilai, ujung dari pelaksaaan pemilu adalah perbaikan kondisi masyarakat.
“Manakala pemilu dengan uang miliaran dan bahkan triliunan tidak membuat kondisi masyarakat semakin baik, berarti pemilu itu gagal. Makanya para pemimpin kita dan juga partai telah mengevaluasi, bagaimana uang negara yang cukup besar dapat dimanfaatkan untuk rakyat, baik melalui pendidikan, infrastruktur maupun lainnya,” ucap Goyud, sapaan akrab Wahyudin.
Goyud menganalogikan biaya yang dibutuhkan untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024 sebesar Rp 1,05 triliun, dapat dipangkas menjadi Rp 25 miliar melalui pemilihan tidak langsung dan dipilih oleh sekitar 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Artinya, lanjut Goyud, negara menyisakan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat.
“Itu baru setingkat gubernur, belum menyentuh bupati dan wali kota. Mungkin saja untuk setingkat kota kabupaten cukup ratusan juga saja, tidak sampai bermiliar-miliar. Itu pun tergantung dengan jumlah penduduk,” katanya.
