TEGAL, smpantura – Camat, lurah, perwakilan PPS dan PPK se-Kota Tegal, mengikuti rapat koordinasi persiapan pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada 2024 di Premier Hotel, Jumat (21/6).
Ketua KPU Kota Tegal, Karyudi Prayitno mengatakan, data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) telah diterima sejak satu bulan lalu.
Langkah berikutnya, KPU akan melakukan pencocokkan serta penelitian (coklit), sehingga nantinya akan didapatkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu.
Coklit tersebut, lanjut Karyudi, akan dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) atau yang disebut pasukan rompi pantarlih.
“Kami sengaja mengundang camat dan lurah, untuk meminta izin atau kulo nuwun. Pasukan rompi pantarlih akan turun ke masyarakat untuk melakukan coklit,” ungkap Karyudi.
Dia berharap, kedatangan pasukan rompi pantarlih dapat diterima dan dibantu dalam melakukan pencocokan dan penelitian.
Pasalnya, tidak memungkiri, saat ini setiap kandidat bakal calon kepala daerah telah menurunkan tim untuk melakukan pendataan tim sukses.
“Semoga masyarakat tidak kaget dan bingung jika didatangi pasukan rompi pantarlih atau bahkan menolak kedatangan tim coklit,” harapnya.
Komisioner KPU Kota Tegal, Imam Gojali berharap kepada para camat dan lurah, untuk bisa menginformasikan kepada RT dan RW, agar masyarakat dapat menerima kehadiran pasukan rompi pantarlih.
“Semoga peran bapak ibu camat dan lurah dapat memaksimalkan pelaksanaan coklit, melalui RT RW,” pungkasnya.
Sesuai jadwal, coklit data pemilih Pemilu akan dilakukan pada 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024. Proses coklit juga bersamaan dengan pelantikan pantarlih yang telah ditetapkan pada 23 Juni 2024.
“Seleksi pantarlih dibuka pada 13-19 Juni, pengumuman dan penetapan tanggal 23 Juni 2024 dan pelantikannya bareng dengan hari pertama coklit,” jelasnya.
Rencananya, sambung Imam, pasukan rompi pantarlih terlebih dulu mengikuti bimbingan teknik (bimtek) dan apel bersama, dilanjut dengan coklit serentak di masing-masing TPS.
“Sebagai target utama coklit serentak nanti adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah yang berada di wilayah TPS tersebut,” tegasnya. (T03-Red)
