SEMARANG, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi peningkatan layanan kesehatan dengan memperkuat sinergi bersama BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berjalan optimal, merata, dan berkelanjutan.
Penguatan kolaborasi tersebut mengemuka dalam audiensi antara BPJS Kesehatan dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang, Jumat (10/4/2026). Pertemuan ini membahas perkembangan, capaian, serta arah kebijakan strategis program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, mengapresiasi komitmen Pemprov Jateng dalam mendukung pembiayaan iuran bagi kelompok tertentu. Menurutnya, kelancaran iuran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program JKN.
“Kami apresiasi dukungan Pemprov Jateng, terutama dalam menjaga kelancaran iuran. Ini penting untuk keberlanjutan program,” ujarnya.
Berdasarkan data per 1 April 2026, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah telah mencapai 98,81 persen dari total penduduk, melampaui target nasional sebesar 98,6 persen. Meski demikian, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 73,16 persen, sehingga perlu terus didorong untuk mencapai target nasional sebesar 80 persen.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, pelayanan kesehatan dasar harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Prioritas anggaran harus diarahkan pada layanan dasar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
