- Realisasi Pendapatan Tercapai 95,83 Persen
BREBES, smpantura – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Brebes akhir tahun anggaran 2023, secara resmi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes, Selasa (5/3), melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jalan Gajah Mada Brebes. Rapat paripurna DPRD Brebes, yang merupakan rapat paripurna pertama setelah pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD Brebes, Teguh Wahid Turmudi, didampingi Wakil Ketua lainnya, Wurja.
Dalam LKPj Bupati Brebes yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Brebes, Djoko Gunawan diketahui, realisasi pendapatan daerah hingga akhir Desember tahun snggaran 2023 sebesar Rp. 2.973.288.323.672,01 atau tercapai 95,83%. Yakni, dari target anggaran sebesar Rp.3.102.607.861.008,00. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 479.796.596.391,01. Sementara untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2.983.399.602.369,00 atau 94,68% . Yakni, dari target anggaran belanja daerah sebesar Rp.3.150.908.123.881,00. Anggaran Belanja Tahun 2023 itu, mengalami perubahan akibat kebijakan rasionalisasi dari semula sebesar Rp. 3.161.048.134.894,00. Adapun anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp.70.800.262.873,00, dengan realisasi sebesar Rp. 70.790.262.873,43.
“Di tahun anggaran 2023, hasil perhitungan anggaran adalah berupa Silpa sebesar Rp. 70.790.262.873,43,” ungkap Sekda Brebes, Djoko Gunawan dalam laporannya.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan, jika Indeks Peembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes mengalami kenaikan setiap tahunnya, khususnya dalam kurun 5 tahun terakhir. IPM Brebes di tahun 2023 tercapai 69,71, dan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 68,81. Sehingga, dari IPM di tahun 2023 mengalami laju kinerja sebesar 1,31 %, atau peningkatan poin Sebesar 0,9. Peningkatan Poin itu termasuk tinggi di antara kabupaten/kota se-Jateng.
“Kenaikan poin ini berarti bahwa program pemerintah daerah, baik itu program kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi semakin meningkat dan dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga IPM di Brebes Naik. Kenaikan poin ini membuktikan bahwa kita bisa dan harus bekerja lebih keras lagi,” terangnya.
Sementara itu, dalam pandangan umumnya sejumlah fraksi di DPRD Brebes menyoroti berbagai persoalan. Di antaranya, penanganan jalan rusak, permasalahan sampah, hingga persoalan penanganan kemiskinan.
“Ruas jalan Jemasih-Ketanggungan kini rusak parah, dan itu menjadi akses utama warga karena melewati beberapa desa seperti, Sindangjaya, Cisereuh dan Jemasih. Ini harus mendapat penanganan. Kemudian, kami juga menagih janji terkait penanganag Sungai Babakan yang kerap banjir. Ini juga butuh penanganan serius dan secepatanya, jangan hanya janji,” ungkap Anggota Fraksi Golkar, Zubaedah saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Menanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Brebes, Sekda Djoko Gunawan mengatakan, untuk penanganan jalan rusak, dengan sumber daya yang terbatas Pemkab telah berusaha semaksimal mungkin. Ke depan Pemkab akan mengajukan penanganan jalan dengan anggaran yang maksimal, dan berusaha mencari sumber anggaran yang lain, baik dari provinsi maupun pusat. Untuk persoalan sampah, bahwa kapasitas TPA di Kaliwlingi dan Kalijurang sudah hampir habis dari tahun 2023 lalu. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, melalui pengelolaan sampah pada sumbernya. Artinya, sampah harus sudah dipilah, diolah di tingkat rumah tangga dan tingkat Desa.
“Tahun 2023, kami telah membangun 11 Tempat Pengelolaan Sampah Reduse, Reuse dan Recycle (TPS3R) di 11 desa, dan tahun 2024 ini target kita ada 25-30 TPS3R terbangun di Kabupaten Brebes,” pungkasnya. (T07_red)
