Wagub Jateng satu periode era gubernur Ganjar Pranowo itu menambahkan, upaya Pemprov Jateng yang saat ini gencar menurunkan kemiskinan ekstrim sudah sangat tepat. Keluarga miskin harus diintervensi baik orang tuanya maupun anaknya.
Menurut Heru, orang tua diitervensi melalui bantuan sosial (bansos), seperti bantuan tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan perumahan. Adapun untuk anaknya harus diintervensi dengan sekolah gratis supaya menjadi pintar.
“Ibarat orang sakit, orang tua keluarga miskin harus dikasih infus dulu. Ini hanya sementara, supaya tidak ada masyarakat Jawa Tengah yang kelaparan. Lalu anak-anaknya disekolahkan gratis oleh pemerintah provinsi, khususnya yang tugas definitif seperti tingkat SMA/SMK, SLB, dan lainya,” ujar Heru.
Selain sekolah gratis, menurutnya, kemiskinan juga bisa dientas dengan membuka balai latihan kerja (BLK) untuk anak muda. Langkah pemprov Jateng yang saat ini membuka magang kerja melalui BLK juga perlu digencarkan terus. Ada 37 BLK di Jawa Tengah yang dimanfaatkan oleh sekitar 25.000 peserta setiap tahunnya.
“Harus makin diperbanyak membuka program magang kerja, itu sangat bagus apa lagi dikoneksikan dengan lapangan kerja di perusahaan. Pemerintah provinsi melatih anak-anak muda supaya siap kerja, lalu disalurkan juga ke perusahaan,” jelasnya.
Ketiga, Heru Sudjatmoko berpesan, pemerintah provinsi sifatnya hanya penengah atau perantara antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi sendiri, dan kabupaten/kota. Di posisi itu, provinsi hanya sebatas supporting atas kebijakan yang ada.
Meskipun support, posisi provinsi sangat diharapkan mampu memperkuat atau meningkatkan SDM yang ada di bawahnya (kabupaten/kota). Begitupun kabupaten/kota mampu meningkatkan SDM di kecamatan hingga kelurahan.
