SLAWI, smpantura – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Tegal membentuk Badan Penanggulangan Bencana (Bapena) dengan maraknya bencana di Indonesia.
Pembentukan Bapena sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-1 DPD PPNI Kabupaten Tegal di Obyek Wisata Cacaban Kedungbanteng , Sabtu (26/11).
Ketua DPD PPNI Kabupaten Tegal, Amat Kiswandi mengatakan, Rakerda ke-1 berdasarkan amanat Munas Ke-X PPNI tahun 2021 di Bali.
Dalam Rakerda itu, PPNI di tingkat kabupaten/Kota agar membentuk Badan Penanggulangan Bencana (Bapena) sebagai kelangkapan PPNI di bidang kebencanaan.
Rakerda ke-1 ini merupakan kepengurusan tahun 2022-2027 yang bertujuan untuk menguatkan kegiatan-kegiatan internal PPNI lima tahun kedepan.
Selain itu, sebagai garis-garis besar kegiatan PPNI bahwa setiap anggota mempunyai peran yang sama untuk memajukan organisasi profesi.
“Rakerda juga menyusun kegiatan-kegiatan sebagai pedoman untuk kemajuan organisasi profesi PPNI dalam rangka menguatkan kesehatan di Kabupaten Tegal,” terangnya.
Dibeberkan, kondisi iklim yang seperti saat ini DPD PPNI Kabupaten Tegal membentuk dan melantik Bapena yang terdiri dari 23 personil di ambil dari masing-masing Dewan Pengurus Komisariat (DKP).
“Semoga dalam pembentukan Bapena ini menjadi modal baru, kekuatan baru bahwa DPD PPNI Kabupaten Tegal berkontribusi untuk penanggulangan bencana bagi masyarakat Kabupaten Tegal,” katanya.
Ketua DPP PPNI Jawa Tengah, Kurnia Yuliastuti menyambut baik Rakerda dan pembentukan Bapena. di era yang sedemikian banyak bencana seperti banjir bandang yang beberapa lalu menimpa Jawa tengah, agar secepatnya seluruh DPD PPNI di Jawa Tengah membentuk BAPENA. Seperti di DPD PPNI Kabupaten Tegal yang sudah terbentuk Bapena.
“Sangat solid sesuai dengan tupoksinya nanti bisa melaksanakan tugas penanganan bencana,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, PR PPNI sangat banyak yang pertama di era five point zero, four point zero seluruh perawat di Indonesia khususnya Jawa Tengah agar selalu menjaga etika profesi, karena banyaknya komplain yang menimbulkan efek cukup serius di ranah hukum.
Kedua, mekanisme organisasi profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat harus diutamakan agar mendapatkan asuhan keperawatan yang profesional. Dukungan profesional di dapat dari pengembangan organisasi profesi keperawatan.
“Inovasi-inovasi ini sangat diperlukan seperti inovasi layanan kesehatan bagi anak muda, apalagi saat ini dimudahkan dengan era digital yang familier.” pungkasnya. (T03-Red)
