BREBES, smpantura – Maraknya aksi protes warga terhadap kepala desa karena persoalan dana desa jadi sorotan serius Pemerintah Kabupaten Brebes.
Lewat Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), para kades dikumpulkan untuk mendapat pembekalan soal tata kelola keuangan desa, termasuk pendampingan hukum.
FGD digelar di Hotel Grand Dian Bumiayu, Senin (7/7/2025), dan diikuti kades dari wilayah Brebes selatan seperti Bumiayu, Sirampog, Tonjong, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Brebes, Subagya, menegaskan pihaknya tidak ingin lagi ada kepala desa yang didemo hanya karena persoalan pengelolaan dana desa.
“Saya nggak mau dengar lagi ada kades dituntut mundur gara-gara dana desa. Ini harus jadi pelajaran bersama,” kata Subagya dalam sambutannya.
Ia mengingatkan, pemerintah pusat sudah menetapkan arah penggunaan dana desa tahun 2025, yaitu untuk ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penguatan ekonomi desa.
Salah satu poin penting: minimal 20 persen dana desa harus dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMDes.“Kalau dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, nggak akan ada warga demo. Malah desa bisa makmur,” tegasnya.
Subagya juga menyebut saat ini Brebes memiliki 297 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang bisa memperkuat kolaborasi dengan BUMDes, khususnya dalam hal ekonomi dan permodalan.
Ketua panitia FGD, Afan Setiono, menyebut kegiatan ini dibagi dalam tiga zona, yaitu selatan, tengah dan utara. Total peserta mencapai 292 desa.
“FGD ini bukan acara seremonial. Ini titik awal membangun desa yang jujur, profesional, dan bebas korupsi,” ucap Afan.
FGD juga menghadirkan narasumber dari Kejari Brebes, Polres Brebes, Inspektorat, dan Dinpermades. Mereka membahas aspek hukum, pengawasan, hingga teknis pengelolaan keuangan desa.
Ia berharap, melalui forum ini, pemerintahan desa di Brebes bisa lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari konflik sosial akibat salah kelola dana desa.(**)
