BREBES, smpantura – Ribuan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi Brebes, di masa tenang Pilkada 2024, berunjukrasa menuntut Komisioner KPU Brebes mundur, Senin (25/11/2024). Mereka mendeksak komisioner KPU Brebes mundur, karena diduga melanggar kode etik.
Hal itu menyusul lima komisioner KPU dan 5 komisioner Bawaslu Brebes kini masih dalam masa persidangan DKPP RI karena dugaan pelanggaran kode etik pada Pemilu 2024. Lima komisioner itu sebelumnya telah mengikuti sidang kode etik DKPP RI pada (14/11) lalu terkait dugaan bagi-bagi uang suap kepada PPK dan Panwascam.
Pendemo dalam aksinya ini, membawa replika keranda jenazah yang dibalut kain warna hijau dan ditempel foto para komisioner KPU dan Bawaslu Brebes. Massa melakukan longmarch dari Islamic Center menuju Kantor KPU Brebes dengan membakar kemenyan. Unjuk rasa mendapat pengawalan aparat keamanan gabungan.
Namun massa pendemo dihalau oleh massa kubu salah satu pasangan calon (paslon) Bupati Brebes. Di depan Kantor KPU Brebes dua kubu ini sempat bersitegang dan sempat terjadi benturan. Massa kubu paslon Bupati Brebes beranggapan bahwa di masa tenang menjelang pencoblosan Pilkada 2024 ini tidak boleh ada demo.
Sehingga, mereka berusaha untuk membubarkan aksi para pedemo dengan mengepung para pendemo dari sisi utara dan sisi selatan. Kapolres Brebes AKBP Achmad Oka Mahendra bahkan harus naik ke atas mobil komando milik pendemo untuk meredam situasi melalui pengeras suara. Terlihat Komandan Kodim 0713 Letkol Inf Sapto Broto juga berdiri di atas mobil komando pendemo.
“Mereka (KPU) masih dalam proses persidangan DKPP. Mereka sudah tidak layak lagi menjadi Ketua KPU Brebes. Oleh karena itu kami memohon agar segera mundur. Ketua komisioner dan anggotanya yang diduga penggelembungan suara harus mundur,” kata Willly peserta aksi dalam orasinya.
