“Mafia tanah sekarang tiarap, ada dua kemungkinan. Menterinya pensiun akan nongol lagi dan keduanya insaf. Karena mafia ini membuat gaduh,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama mengatakan, dengan Tegal sebagai Kota Lengkap, maka mampu menjawab tuntutan masyarakat atas terwujudnya pelayanan pertanahan yang semakin cepat dan akurat.
Termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang menyebabkan naiknya Indeks kepuasan masyarakat dan menurunnya jumlah aduan.
Pada momentum itu, Dwi Purnama juga merincikan kontribusi layanan pertanahan Kantah Kota Tegal kepada negara maupun daerah. Seperti di antaranya, PNBP Tahun 2022 Rp 4,52 miliar, BPHTB Tahun 2022 sebesar Rp 23,9 miliar, PPH Tahun 2022 Rp 10,3 miliar dan HT Tahun 2022 sebesar Rp 1,31 triliun.
“Adapun kontribusi pada 1 Januari hingga 7 Mei 2023 untuk PNBP Tahun 2023 telah mencapai Rp 1,3 miliar, BPHTB Rp 1,5 miliar, PPH Rp 2,6 miliar dan HT sebesar Rp 364,1 miliar,” tukasnya. (T03-Red)
