Menurut Zulkifli, kebijakan-kebijakan yang diambil Luthfi dan Taj Yasin pro rakyat. Ia mencontohkan, penurunan tarif trans Jateng yang semula Rp 2.000 menjadi Rp 1.000 bagi veteran, siswa, buruh dan lansia tak dipotret oleh publik. Pasangan pemimpin Jateng itu tak mempersoalkan, terpenting masyarakat merasakan dampak positifnya.
Selain itu, Zulkifli juga menanggapi perihal survei Litbang Kompas terkait kepuasan responden pada infrastruktur jalan menjadi salah stau yang rendah. Selain jalan, juga tentang penyediaan lapangan kerja.
Menurutnya, perbaikan jalan tak bisa serta merta langsung dilakukan di awal tahun 2025, karena anggaran APBD murni tahun 2025 telah dianggarkan di tahun sebelumnya. Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen yang baru saja genap memimpin Jawa Tengah selama enam bulan, baru bisa menggenjot infrastruktur di anggaran perubahan.
“Kita tahu bahwa struktur kebijakan besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ada di sisi penganggaran. Saat ini telah dilakukan pergeseran dan perubahan sesuai dengan janji politik, ini sudah berjalan,” kata Zulkifli.
Dikatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur tak hanya fokus di jalan provinsi semata. Mereka juga mengintegrasikan program perbaikan infrastruktur dengan Bupati dan Wali Kota. “Di (anggaran) perubahan, bahwa pengajuan dari kabupaten/kota itu fokus soal jalan. Mungkin dampaknya baru akan dirasakan Oktober Desember, karena mungkin baru selesai,” jelasnya.
Sementara itu, terkait penyediaan lapangan kerja, ia menyebut nilai investasi Jawa Tengah menjadi salah satu yang tertinggi. Catatan positifnya adalah, investasi yang masuk di Jawa Tengah merupakan padat karya, sehingga membuka lapangan kerja bagi hampir 200-an ribu orang. Diakuinya, jika investasi adalah padat karya, maka bisa saja berdampak negatif jika suatu saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
