Selain dibelenggu dengan PIT maupun PNBP, mereka meminta kebijakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dengan harga khusus antara Rp 8.000 hingga Rp 9.000 per liter.
“Jika kami mendapatkan harga itu, kami juga berharap ada pengawasan ketersediaannnya. Jangan sampai harga sudah sesuai tetapi stoknya terbatas,” ungkapnya.
Tidak ada pendampingan
Tegar menambahkan, para nelayan yang sudah memasang transmitter melalui vendor yang ditetapkan, dapat merasakan manfaatnya.
Sebab, alat yang dibeli dengan harga kisaran Rp 16-17 juta itu dilakukan untuk memantau atau mengawasi aktivitas nelayan.
“Jika memang memasang transmitter bertujuan untuk memberi pertolongan pada kapal pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami menagih hal itu. Karena terus terang praktik di lapangan ketika ada kapal kecelakaan, terbalik, ABK sakit atau meninggal tidak ada pertolongan sama sekali dari pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Tegar berharap, permasalahan nelayan yang semakin kompleks dapat diperhatikan pemerintah, khususnya Presiden RI, Joko Widodo.
Menjelang purna tugas, para nelayan berharap Jokowi dapat memberikan kenang-kenangan sebuah kebijakan yang dapat menyejahterakan nelayan.
Kepala Kantor PPP Tegalsari Kota Tegal, Tuti Suprianti mengatakan, sosialisasi yang dikemas dalam forum discussion group (FGD) merupakan kelanjutan dari PIT.
Menurutnya, tuntutan dari nelayan belum sinkron dengan kebijakan KKP. Sebab, aspirasi itu sudah pernah disampaikan namun belum menemui tanggapan dari pemerintah pusat.
