Pria yang menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jateng ini juga menyoroti bahwa dana feedback yang diterima daerah tidak memiliki peruntukan jelas bagi nelayan.
“Setahu kami, Rp 800 juta itu masuk ke kas umum daerah. Jadi tidak diarahkan khusus untuk nelayan. Ketika kita butuh anggaran untuk infrastruktur atau pengerukan misalnya, kita mengalami kendala besar,” tandasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurrohman menyatakan akan mengkaji lebih lanjut dan merespon dengan baik usulan tersebut.
“Kita akan mendorong agar prosentase bagi hasil dari PNBP ke pusat bisa ditingkatkan. Selain itu, kita juga akan mengagendakan untuk melakukan audiensi dengan Komisi 4 DPR RI,” kata Zaenal. **
