Sementara itu Ketua Fraksi Partai Gerindra Nurcahyaningrum meminta Pemkab Batang meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pajak daerah. Selain itu juga melakukan peningkatan kualitas layanan disertai kemudahan pembayaran dan pelaporan, serta sosialiasi wajib pajak hingga ke masyarakat bawah.
” Fraksi Partai Gerindra juga berharap bupati menampilkan target serta realisasi penerimaan pajak daerah untuk Kabupaten Batang tahun 2019 – 2024 berikut dengan analisis data dan menggunakan metode statistik deskriptif. Hal ini penting untuk mengukur rasio kemandirian Kabupaten Batang jika dilihat dari PAD dibandingkan dengan bantuan pusat,” pintanya.
Ketua Fraksi PPP Nur Faizin mengatakan, pajak merupakan komponen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mmendorong pembangunan berbasis kebutyuhan lokal. Meski telah memiliki dasar hukum yang kuat dan ruang kebijakan publik yang luas, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan sistem perpajakan daerah melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan transparansi dan partisipasi publik.
” Ini agar pajak daerah benar-benar menjadi instrumen yang adil dan efektif untuk mendukung otonomi daerah yang berkelanjutan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah,” ujarnya. (**)
