BREBES, smpantura – Sejumlah tokoh masyarakat dari enam kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Brebes menyampaikan aspirasi terkait rencana pelaksanaan Gebyar Bumiayu Fair (GBF) 2025.
Mereka menilai panitia yang terbentuk belum mencerminkan keterwakilan seluruh wilayah dan mendesak adanya evaluasi.
Para tokoh tersebut mendatangi Kantor Kecamatan Bumiayu, Rabu (11/6), untuk menyampaikan keberatan secara langsung. Mereka diantaranya Imam Santoso, Ali Marhendi, dan Solahudin Asro dari Kecamatan Bumiayu, Urip Wibowo dari Salem, Witno dari Bantarkawung, serta Suwito dari Tonjong. Rombongan diterima oleh Camat Bumiayu, Cecep A Suganda.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan bahwa GBF merupakan agenda bersama masyarakat Brebes selatan, yang meliputi enam kecamatan yakni Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Sirampog, Bantarkawung, dan Salem. Namun, menurut mereka, selama beberapa tahun terakhir, pelaksanaan GBF terkesan hanya didominasi oleh satu wilayah saja.
“Ini even masyarakat Brebes selatan. Tapi bertahun-tahun, kepanitiannya tanpa melibatkan enam kecamatan lain. Padahal ini momen bersama sekaligus bagian dari perayaan HUT RI untuk wilayah selatan,” ujar Urip Wibowo.
Witno dari Bantarkawung juga menyampaikan kekecewaannya dan berharap ke depan GBF bisa dikelola secara bersama-sama untuk menjaga semangat kebersamaan antarwilayah.
Desakan agar kepanitiaan dibentuk ulang disampaikan Imam Santoso dari Bumiayu. Ia meminta agar persoalan kepanitiaan GBF diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Brebes guna dibentuk panitia baru yang lebih representatif.
“Supaya tidak jadi polemik berkepanjangan, lebih baik masalah kepanitiaan ini dikembalikan saja ke Pemda Brebes. Nanti dibentuk ulang panitia yang melibatkan enam kecamatan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Camat Bumiayu Cecep Adji Suganda menyatakan akan menyampaikan aspirasi para tokoh masyarakat ke Pemkab Brebes.”Saya terima semua masukan dari para tokoh. Nanti akan kami sampaikan ke Pemkab Brebes. Prinsipnya, kami sepakat bahwa even ini milik bersama,” kata Cecep.
Polemik GBF 2025 mencuat setelah adanya dugaan pengaturan daftar peserta rapat pemilihan ketua panitia yang dianggap tidak terbuka. Selain itu, unsur keterwakilan antarwilayah juga dinilai belum terpenuhi. (**)
