Problematika lain, yakni keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan seringkali kurang optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat ini, dapat mengakibatkan keputusan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mengurangi legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan pembangunan. Belum lagi, perbedaan kondisi geografis dan sosial, karena setiap daerah memiliki kondisi geografis dan sosial yang unik, yang memengaruhi prioritas pembangunan dan strategi yang diterapkan.
Untuk mengatasi problematika ini, jelas membutuhkan komitmen kuat dari pemimpin daerah untuk berintegritas, berinovasi, dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Pemimpin daerah juga harus mampu memahami dan mengelola keragaman di daerahnya dengan bijaksana, untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan kepemimpinan yang efektif, pemberdayaan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya yang bijaksana, merupakan kunci untuk mengatasi tantangan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah.
Membangun kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan juga harus dilakukan. Selain itu, membangun kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merencanakan, mendanai, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan.
Saya yakin, ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi risiko, dan memperluas akses terhadap modal dan teknologi. Termasuk, dengan memanfaatkan inovasi teknologi, seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik, memperluas akses terhadap layanan publik, dan meningkatkan transparansi dalam mengambilan keputusan.
