SLAWI, smpantura – Wakil Bupati Tegal, Ahmad Kholid menemukan adanya pelanggaran dalam rehab Gedung Rakyat Slawi yang dimulai sejak beberapa pekan lalu. Pelanggaran yang dilakukan, yakni para pekerjanya tidak memenuhi standarisasi dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Berdasarkan laporan masyarakat ditemukan adanya pelanggaran, yakni para pekerjanya tidak memenuhi standarisasi dari K3,” kata Wakil Bupati Tegal, Ahmad Kholid saat inspeksi mendadak di Gedung Rakyat Slawi, Selasa (23/9).
Dikatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 dan regulasi yang diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 di perusahaan, bahwa kewajiban perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah kecelakaan kerja. Tujuannya, yakni untuk mengintegrasikan keselamatan dalam operasional perusahaan, termasuk penilaian risiko, kebijakan keselamatan dan keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan.
“Saya minta nanti hari ini dan siang ini agar supaya pekerja untuk menerapkan K3 untuk keselamatan mereka,” bebernya.
Wabup juga menemukan bahwa progres pekerjaan perbaikan Gedung Rakyat Slawi hingga saat ini mengalami deviasi minus sebesar 3 persen. Padahal seharusnya progres garapan sudah diangka 24 persen.
“Kita menemukan adanya minus pekerjaan yang terlambat sebesar 3 persen dari progres 21 persen. Seharusnya per hari ini sudah mencapai 24 persen,” ujarnya.
Orang nomor dua di Kabupaten Tegal itu juga menyebut bahwa perbaikan Gedung Rakyat Slawi belum menemukan perbedaan yang mencolok, namun kontruksi dan pekerjaan yang sudah ada gambaran sedikit.
“Mungkin nanti yang jadi pembeda adalah bungkus atau tampilan panggung yang baru, tempat duduk yang juga baru. Terus tampilan luar juga akan ada pembaruan dan tadi saya minta jendela juga dibuat seperti yang berkesan,” jelasnya
