PEMALANG, smpantura – Untuk menambah kesiap siagaan masyarakat menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang, telah membentuk atau memiliki 21 desa tanggap bencana.
Masyarakat dan perangkat desa tersebut sudah diberi sosialisasi dan pembekalan dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu waktu.
“Alhamdulilah di Pemalang sudah memiliki 21 desa tanggal bencana yang tersebar di enam kecamatan. Enam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Ulujami dan Petarukan, dimana kecamatan itu memiliki potensi besar terjadi bencana alam,” ujar Kepala Pelaksanan BPBD Pemalang, Andri Adi, baru baru ini.
Ia mengatakan, harapannya ada lebih banyak lagi desa tanggap bencana, tetapi terkendala dengan anggaran, pembentukan desa tanggap bencana dilakukan secara bertahap menyesuaian anggaran.
Apabila berdasarkan anggaran sekarang, pembentukan desa tanggap bencana, rata rata setahun hanya bisa tiga desa. Namun pada tahun sekarang ada penambahan empat desa tanggap bencana, hal itu disebabkan adanya bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.
Terkait dengan kondisi saat inj, masyarakat dihimbau tetap waspada dan berhati hati apabila beraktifitas di luar rumah, khususnya saat hujan deras dan angin.
“BPBD Pemalang melakukan identifikasi titik titik tanggul yang rawan jebol. Hal itu dilakukann sebagai salah satu wujud kewaspadaan dini, apabila ada tanggul rawan jebol langsung ditimbun dengan tanah dan pasir agar lebih kuat menahan air sungai ” tandasnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan inspeksi lapangan di sepanjang sungai utama di wilayah masing-masing. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik tanggul kritis, pembersihan hambatan aliran sungai dari sampah atau sedimen yang berisiko memperparah banjir.
Sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bahaya dan tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi bencana. Melakukan pemetaan daerah rawan bencana dan pengungsian. Mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah- wilayah yang telah teridentifikasi rawan bencana hidrometeorologi.
Selain itu hal yang tidak kalah penting memastikan ketersediaan logistik dan peralatan darurat, termasuk lokasi pengungsian yang layak untuk masyarakat terdampak. Melaporkan secara berkala perkembangan situasi, kejadian bencana, serta upaya penanganan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah. **
