Sejak kejadian pada 3 Februari 2026, Pemkab Tegal bersama TNI-Polri bergerak cepat mengevakuasi warga demi keselamatan. Mengingat bencana serupa pernah terjadi pada 1986, 2022, dan 2024.
Dukungan logistik terus mengalir dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Sosial, BNPB, serta berbagai pihak. Lokasi terdampak juga telah menerima kunjungan Menteri PU, Ketua DPR RI, dan Wakil Presiden RI sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar relokasi dan pemulihan berjalan lancar,” tegasnya.
Ischak menambahkan, selain di Desa Padasari, kejadian tanah bergerak juga di alami di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, yang berdampak pada 25 rumah. Pemerintah Kabupaten Tegal berencana mengajukan permohonan bantuan agar masyarakat terdampak di Desa Kajen memperoleh dukungan serupa.
Percepatan
Sementara itu, Kepala BNPB RI Suharyanto menegaskan percepatan pembangunan Huntara harus di imbangi dengan perencanaan hunian tetap (Huntap). Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan relokasi bagi warga dengan rumah rusak berat.
“Huntara merupakan solusi sementara. Fokus berikutnya adalah Huntap. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sedangkan pemerintah pusat membangun,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk memastikan klasifikasi kerusakan bangunan dan keamanan lahan terdampak. Untuk infrastruktur yang rusak, BNPB meminta segera di susun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) agar dukungan kementerian teknis dapat di realisasikan. Termasuk pembangunan sekolah, pondok pesantren, jalan, dan jembatan. Selain itu, fasilitas MCK, listrik, dan jaringan internet di lokasi pengungsian di minta di perkuat guna memastikan kenyamanan pengungsi selama masa transisi.
