BATANG, smpantura – Pemkab Batang diminta benar-benar memperhatikan kebijakan pembangunan yang pro lingkungan atau ekologi. Pendekatan ekonomi tetap dilakukan, tapi jangan sampai mengorbankan aspek lingkungan.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Batang, Nurcahyaningsih, Minggu (24/8).
”Kami minta pelaksanaan pemerintahan di Pemkab Batang lima tahun kedepan harus selalu mengaitkan seluruh kebijakannya pada prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (ekological sustainability). Prinsip keberlanjutan ekologi harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, mengabaikan prinsip ini dapat berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang abai lingkungan hidup. Disamping itu juga menyalahi asas tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi jika dihubungkan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, tidak jarang lingkungan terkorbankan oleh berbagai kebijakan di sektor pertambangan dengan dalih pembangunan.
”Untuk itu kami minta Pemkab Batang benar-benar menciptakan kebijakan yang mendasarkan pada prinsip keberlanjutan ekologis. Jangan sampai hanya fokus pada ekonomi. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan juga jangan sampai diabaikan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Batang ini juga minta ketegasan dari Bupati Batang M Faiz Kurniawan terhadap praktik galian C, baik unsur legalitas operasionalnya maupun besaran pajaknya. Pasalnya, jangan sampai praktik galian C memberikan dampak kerusakan pada alam, sementara disisi lain ternyata itu ilegal dan tidak membayar pajak. Jika itu terjadi, tegas Nurcahyaningsih, berarti akan merugikan lingkungan, masyarakat dan juga dari sisi ekonomi tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
”Praktik pertambangan ini cenderung memiliki dampak dan resiko lingkungan yang signifikan sehingga perlu untuk mengkaji besaran pajak atas berdasarkan tingkat resiko. Untuk itu, kami minta bupati tegas terkait unsur legalitas operasional dan besaran pajak dari praktik penambangan galian C yang ada di Kabupaten Batang,” pintanya. (**)
