TEGAL, smpantura – Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tegal, mengalami sedikit keterlambatan, dari target yang ditentukan pada minggu kelima pekerjaan, sejak penandatanganan kontrak 3 Juli 2023.
Hal itu mengemuka, saat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, melakukan rapat evaluasi mingguan bersama pihak rekanan, PT. Artadinata Azzahra Sejahtera, manajemen konstruksi, PT. Maksi Solusi Enjinering dan pihak terkait.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya menuturkan, keterlambatan pekerjaan, pembangunan gedung MPP terjadi, akibat mobilisasi alat berat, yang mengalami kendala dari penyedia jasa.
“Proses mobilisasi alat berat untuk bored pail datang terlambat, sehingga mengakibatkan deviasi. Dua alat berat yang harusnya datang pada minggu kedua, baru bisa datang di sini pada minggu kelima,” kata Heru usai rapat evaluasi di Gedung Pusat Promosi Informasi dan Bisnis (PPIB) Tegal, Selasa (1/8).
Setibanya dua alat berat di lokasi MPP, diharapkan, dapat bekerja maksimal, mengingat pihak pelaksana maupun MK telah merinci jadwal.
Adapun pekerjaan bored pail, seperti pengeboran dan pengecoran, ditargetkan dapat selesai dalam waktu 14 hari.
“180 hari pekerjaan, kami harap dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak ada perpanjangan waktu dan penalti,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Maksi Solusi Enjinering, Widyo Setio mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan tugas dan tanggungjawab. Termasuk berkoordinasi dengan penyedia jasa maupun melakukan rapat evaluasi.
Dengan adanya deviasi, Widyo Serio mengaku, akan melakukan percepatan. Seperti teknis idle time yang terjadi tiga hari, maka spet pondasi akan ditambah.
“Jika ditambah, maka harapannya saat mendekati deadline dapat tercapai,” tukasnya.
Seperi diberitakan sebelumnya, pembangunan Gedung MPP Kota Tegal, yang akan memiliki lima lantai itu, dikerjakan dalam waktu 180 hari.
Gedung MPP akan bersinergi dengan 39 instansi, baik vertikal, BUMN atau BUMD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, maupun lembaga swasta, untuk mempermudah memberi pelayanan kepada masyarakat. (T03-Red)
