PEMALANG, smpantura – Pemerintah daerah (Pemda), diharapkan memprioritaskan anggaran, untuk menyelesaikan kasus Anak Tidak Sekolah (ATS), di Kabupaten Pemalang.
Berdasarkan data dari dinas terkait, masih ada sekitar 38 ribu ATS di Pemalang, yang tersebar di seluruh kecamatan.
“Pemerintah daerah agar memprioritaskan anggaran untuk penyelesaian anak putus sekolah, pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus konsisten dalam penganggaran dengan menggunakan madzhab money follow function,” tandas Ketua Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, Rabadi, kemarin.
Dia mengatakan, program pemerintah pusat, salah satunya penanganan pendidikan bagi anak usia sekolah. Pemerintah berharap, semua anak usia sekolah, mendapat pendidikan yang layak dan baik.
Hal itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab, dengan pendidikan yang baik, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi meningkat.
Begitu juga dengan anak anak di Pemalang, diharapkan tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan ATS, pemerintah daerah harus bekerja lebih maksimal lagi untuk mendorong ATS bersedia untuk kembali bersekolah lagi.
Pemerintah harus menganggarkan anggaran tersendiri, untuk mengatasi ATS yang jumlahnya cukup banyak, yaitu mencapai 38 ribu anak, dengan berbagai jenjang pendidikan.
“Anak anak kita yang tidak sekolah masih cukup banyak, sehingga perlu adanya penanganan yang lebih serius dari pemerintah agar ATS di Pemalang bisa berkurang secara maksimal. ATS disebabkan berbagai faktor, antara lain, kesulitan ekonomi, ketidak pahaman orang tua arti pentingnya pendidikan, dan adanya daerah yang tidak masuk zonasi juga menjadi salah satu faktornya,” ujar Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Pemalang, Nuryani.
Dia mengatakan, jumlah ATS di Pemalang masih cukup banyak, yaitu mencapai 38 ribu anak, yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 2.500 anak yang terdata oleh dinas terkait, sedangkan yang kembali bersekolah jumlahnya hanya puluhan anak.
Pemerintah daerah, harus lebih maksimal dalam melakukan pendataan dan harus bisa membuat program, agar ATS bersedia bersekolah.
Pemerintah sudah membuat kebijakan, khususnya untuk pembiayaan sekolah. Di Pemalang sudah menganggarkan dana, untuk biaya sekolah dasar dan SMP, sedangkan SMA ditanggung oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, khususnya sekolah negeri.
Pemerintah daerah dan dewan sepakat, berupaya maksimal untuk menurunkan jumlah ATS di Pemalang. Bahkan program ayo sekolah, yang sudah berjalan cukup bagus dan perlu dilanjutkan, sebab program itu dinilai mempunyai dampak positif bagi Pemalang.
Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik, menjadi lebih baik dari sebelumnya. (T08-Red)
