SLAWI, smpantura – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr Hasto Wardoyo SpOG menyampaikan, Pemerintah Pusat akan menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan stunting.
Anggaran yang dikelola daerah itu digunakan untuk membeli makan tambahan yang mengandung protein hewani.
“Tapi, syaratnya harus produk lokal seperti lele, telur dan ayam,” kata Hasto Wardoyo saat menghadiri acara Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja, di Balai Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Senin (30/1).
Kegiatan itu dihadiri Anggota DPR RI dari Komisi IX, Dr Dewi Aryani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal, Ir Khofifah MM, Kades se-Kecamatan Warureja serta masyarakat umum lainnya.
Selain sosialisasi, juga digelar Pencanangan Kawasan Buah dan Gizi, dengan penanaman pohon secara simbolis di depan Balai Desa Banjaragung.
Saat disinggung, soal bantuan biskuit yang kurang tepat untuk penanganan stunting, Hasto membenarkan bahwa buskuit banyak mengandung karbohidrat.
Kendati, bantuan biskuit masih tetap dijalankan, namun akan ditambah dengan bantuan untuk protein hewani.
“Percepatan penanganan stunting, dilakukan dengan kroyokan. Penanganan mengerucut ke penderita stunting. Seperti adanya bapak asuh yang disampaikan Kepala DP3AP2KB Bu Khofifah,” katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani menyanyikan, pihaknya berupaya keras melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya stunting, hingga setiap desa dipasang baliho informasi stunting.
Bahkan, bantuan stunting berupa biskuit juga diantarkan langsung ke desa-desa.
“Penelitian terbaru, protein hewani dua kali lipat mempercepat penangan stunting dibandingkan biskuit. Makanya, mulai tahun 2023 akan ada bantuan untuk menambah protein hewani,” terangnya.
Dijelaskan, bantuan khusus penanganan stunting telah dibahas di Rapat Komisi IX DPR RI.
Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan jumlah anggaran yang digelontorkan, karena belum ditetapkan.
Selain itu, hasil rapat juga mengamanatkan untuk Dana Desa bisa digunakan untuk penanganan stunting minimal 8 persen dari APBDes, dan untuk anggaran ketahanan pangan minimal 20 persen.
“Kami mendorong setiap desa, menjadi desa mandiri untuk ketahanan pangan, sehingga nutrisi dan gizi tercukupi. Jadi tidak hanya persoalan stunting yang teratasi, tapi juga kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam acara sosialisasi tersebut, juga dibagikan doorprize bagi peserta sosialisasi dan dialog dengan Kepala BKKBN Hasto serta Anggota DPR RI Dewi Aryani.
Pencanangan Kawasan Buah dan Gizi, juga digelar di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, dengan penanaman pohon dan tabur benih ikan. (T05-Red)
