BREBES, smpantura – Tokoh masyarakat Bumiayu, Sholahudin Asro, menilai pemilihan Ketua Gebyar Bumiayu Fair (GBF) 2025 perlu diulang apabila dugaan rekayasa daftar undangan peserta terbukti benar.
Ia juga meminta pihak kecamatan segera mengambil langkah antisipatif agar polemik tidak berlarut-larut dan semakin membesar di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sholahudin saat dimintai tanggapan atas polemik yang mencuat usai pemilihan Ketua GBF 2025 belum lama ini.
Menurutnya, munculnya isu rekayasa daftar undangan harus ditanggapi serius oleh pihak terkait, terutama pihak kecamatan selaku penyelenggara kegiatan rapat GBF 2025.
“Idealnya, kecamatan segera memanggil semua pihak untuk mendudukkan pokok persoalan. Ini (dugaan rekayasa undangan) bisa ditelusuri kok,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua GBF 2025 memunculkan sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Isu yang berkembang menyebutkan adanya dugaan rekayasa dalam pengaturan daftar undangan peserta.
Selain itu, undangan yang hadir dinilai tidak memenuhi keterwakilan Brebes selatan.”Kalau memang dugaan itu benar, maka sebaiknya pemilihan diulang,” tegas Sholahudin.
Adapun terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kepanitiaan, Sholahudin mengaku wajar karena kegiatan GBF terasa formal dan penuh protokoler, terutama saat pembukaan dan penutupan. ASN juga dianggap lebih memahami jalur koordinasi antarinstansi serta urusan administratif.
Namun begitu, Sholahudin menyarankan agar keikutsertaan ASN dibatasi pada peran teknis dan berdasarkan penugasan resmi dari instansi masing-masing.
“Jangan sampai ASN ikut serta hanya karena alasan ”sudah biasa”. Perlu ada kejelasan peran agar netralitas birokrasi tetap terjaga,” katanya.
Menurutnya, menjaga profesionalisme dan netralitas ASN sangat penting agar proses pemilihan berjalan transparan dan akuntabel.
Ia juga berharap ke depan mekanisme pemilihan di tubuh GBF dilakukan lebih terbuka, dengan mengedepankan prinsip representasi dan partisipasi yang merata. **
