BATANG, smpantura – Pemkab Batang diharapkan memiliki strategi yang optimal dalam peningkatan pendapatan daerah (PAD). Pasalnya, PAD punya peran yang sangat signikan untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Batang Benny Abidin, Rabu (20/8).
”Pemkab Batang harus menjadikan peningkatan PAD sebagai prioritas. Peningkatan PAD dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan serta optimalisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu dengan peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan minimal melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Pemkab juga diminta membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi terkait rekonsiliasi data keuangan triwulan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya.
”Pemkab kami harapkan melakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAD. Kami juga meminta perbaikan sistem informasi dan pendokumentasian data wajib pajak daerah dengan pendataan, perekaman, pemutakhiran dan analisis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Selain itu ada pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Terkait sumber daya manusia (SDM), Benny meminta agar Pemkab mengurangi perpindahan atau mutasi aparatur pengelola PAD dengan mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD. Dirinya mengungkapkan, di beberapa negara saat ini telah mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan sedang mempersiapkan masa resesinya. Ada juga perang yang telah mengancam kestabilan ekonomi global. Cepat atau lambat, kata Benny, ini akan berpengaruh terhadap penurunan beberapa indikator ekonomi di tingkat lokal. Belum lagi adanya ancaman perang dagang global yang terjadi.
”Saat ini kita tidak tahu sejauh mana pengaruh situasi krisis global terhadap perekonomian di Kabupaten batang. Dikhawatirkan, apabila krisis terjadi dan sampai pada tahapan resesi, maka dibutuhkan kesiapan keuangan dari pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi sosial yang terjadi,” ucapnya. (**)
