Ia juga mendorong komunikasi aktif dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan infrastruktur dasar di daerah mengingat pengurangan TKD karena dialihkan ke kementerian.
Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD diminta melakukan penyisiran dan penyesuaian belanja yang bukan prioritas atau sekedar penunjang, tanpa ada manfaatnya secara langsung ke masyarakat.
“Kita harus mengerem betul pengeluaran yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, pengadaan ATK (alat tulis kantor), hingga konsumsi rapat. Fokuskan ke kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan publik,” imbaunya.
Ia juga menyinggung rencana pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sektor kesehatan, di mana pada tahun 2026, belanja pegawai di rumah sakit akan ditanggung BLUD hingga Rp30 miliar.
“OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, dinas perizinan. Serta Disdukcapil juga harus menjaga kualitas layanannya kepada masyarakat,” tuturnya. (**)
