Meski demikian, Umi menuturkan jika penyesuaian harga BBM di tanah air tidak bisa dihindari karena situasi global yang tidak menentu. Hal tersebut berdampak pada kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi beban subsidi BBM yang diakuinya sebagai keputusan sulit yang harus diambil demi kesinambungan dan keselamatan ekonomi negara.
“Kita semua tentu tidak menginginkan BBM ini naik, namun, melihat situasi global saat ini, pastinya pemerintah pusat sudah matang dalam mengambil kebijakan, Saya yakin semua pemimpin di Indonesia tidak ingin mempersulit rakyatnya. Akan tetapi mereka juga harus memikirkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini terus berlanjut, tidak terjebak dalam resesi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PMII Cabang Tegal Ade Prasetyo menuturkan jika kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan mengganggu perekonomian rakyat dan sektor strategis negara. Sebab menurutnya sebagian besar aktivitas di sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan akan terkena dampaknya,” ujarnya.
Dalam orasinya, PMII Kabupaten Tegal menuntut enam poin, yaitu menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia, menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat pada penyaluran BBM bersubsidi, mendorong Pemkab Tegal menaikan UMK dan memperbaiki jaringan infrastuktur wilayah.(T04-Red)
