SEMARANG, smpantura – Hingga 31 Mei 2025, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di Jawa Tengah telah mencapai 98,68%. Meski begitu, tingkat keaktifan peserta masih perlu ditingkatkan.
“Di Jawa Tengah, kepesertaan UHC sudah 98%. Cuma PR-nya dikeaktifan peserta, di mana posisi bulan Agustus kemarin 74-75%. Harapan kami terus bertumbuh dan di akhir tahun ini angka keaktifannya bisa 80%,” katanya Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, disela audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang pada Rabu, 3 September 2025.
Pertemuan tersebut secara detail membahas tiga aspek sistem kesehatan nasional, yaitu kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan.
Terkait kepesertaan dan keaktifan peserta, kata Yessi, sudah ada dukungan dari pemerintah dan badan usaha untuk bersama-sama meningkatkan, terutama terkait kepesertaan informal.
Sementara untuk aspek penerimaan, secara keseluruhan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sudah menyediakan anggaran yang cukup. Selanjutnya tinggal mengawal terkait rutinitas pembayaran.
Adapun terkait aspek pelayanan kesehatan, lanjut dia, saat ini penyediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut sudah ada di kabupaten/kota. Penambahan fasilitas kesehatan akan diselaraskan dengan kebutuhan jumlah peserta aktif di masing-masing daerah.
“Tadi arahannya (dari Gubernur) kita lakukan sosialisasi bersama. Tidak hanya di level provinsi namun juga kabupaten/kota, supaya masyarakat yang mampu bisa dengan kesadarannya mendaftarkan dan membayar iuran tepat waktu,” kata Yessi.
Ahmad Luthfi mengatakan, BPJS Kesehatan ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan paripurna. Terutama bagi masyarakat kurang mampu. Ia mewanti-wanti agar masyarakat kurang mampu dan pekerja informal jangan sampai tidak tercover.
