SEMARANG, smpantura — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skema baru untuk mempercepat pemanfaatan aset idle atau aset yang belum produktif guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pengelolaan aset idle ke depan akan didorong lebih terpusat agar proses pemanfaatannya berjalan lebih cepat dan efektif. Salah satu skema yang juga diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) adalah menyerahkan pengelolaan pemasaran aset-aset tersebut kepada Bapenda Jateng.
Menurut dia, langkah itu diambil karena selama ini aset daerah tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sementara pengelolaannya masih berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) atau di tingkat provinsi, sehingga tidak optimal.
“Kita sekarang sebetulnya untuk pemanfaatan aset, Pak Gubernur sudah punya komitmen dengan konsep baru kemarin bahwa untuk aset idle yang nganggur itu nanti dikelola oleh Bapenda. Jadi semua nanti diserahkan ke Bapenda karena Bapenda punya kantor di 35 kabupaten/kota,” kata Sumarno, usai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR di Gradhika Bhakti Praja komplek Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan Semarang, Rabu 1 April 2026.
Ia menjelaskan, jaringan kantor Bapenda di seluruh kabupaten/kota diharapkan dapat mempermudah pemasaran aset-aset milik Pemprov, baik untuk disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.
“Nanti mereka yang akan menjadi marketing untuk memasarkan ini, mau disewa, mau dikerjasamakan,” ujarnya.
Sumarno menilai, pola pengelolaan yang selama ini berjalan menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi aset daerah. Pasalnya, ada aset yang berada di daerah lain, tetapi pengelolaannya masih dilakukan oleh OPD atau instansi di Semarang, sehingga proses pemanfaatannya tidak berjalan maksimal.
