Ketua Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara, Ardas Patra mengatakan, total potensi mangrove di Jawa Tengah kurang lebih 44 ribu hektare, sebanyak 15 ribu hektare sudah ditanami. Namun berdasarkan data yang ia miliki sekitar 90 persennya bermasalah.
“Kami dari yayasan ini selama lima tahun akan mencoba menata kurang lebih 30 ribu hektare secara bertahap,” katanya.
Ardas menjelaskan, ada arahan dari Gubernur Ahmad Luthfi untuk gerakan menanam mangrove ini tidak dilakukan secara sporadis atau sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara bersama-sama.
Persoalan mangrove itu, lanjut Ardas, begitu ditanam ditinggal pergi sehingga tidak terpantau berapa pohon yang bertahan dan berapa yang tumbang. Maka dari itu kolaborasi dari berbagai pihak harus dilakukan. Termasuk menyiapkan skema multiplayer effect dari menanam mangrove.
“Arahan dari Pak Gubernur tadi tidak boleh dilakukan secara sporadis. Butuh kolaborasi berbagai macam pemangku kepentingan. Harus disiapkan aktivitas lain bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang merawat mangrove seperti diberikan ikan dan lainnya. Ini yang harus digarap melalui kerja-kerja kombinasi pemerintah dan masyarakat, juga stakeholder terkait,” jelasnya.
Meski demikian, berdasarkan hasil analisa di lapangan penanaman mangrove di sepanjang oantai Utara Jawa Tengah tidak bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Hal itu karena di beberapa titik ada yang daerahnya masih tertutup rob sehingga tidak bisa ditanami.
“Provinsi Jawa Tengah besok 5 Juni, kalau dari kami nanti 18 Juni di Pemalang, termasuk tadi ada tambahan titik yang kemarin didatangi Pak Gubernur,” ujarnya. **
