Untuk solusi jangka panjang, Pemprov Jawa Tengah akan mengusulkan normalisasi Sungai Tuntang kepada Kementerian PUPR karena kewenangannya berada pada pemerintah pusat melalui BBWS. Di lokasi, Ahmad Luthfi bahkan menghubungi langsung Menteri PUPR guna meminta percepatan normalisasi.
“Sedimennya sangat tinggi. Saya mengusulkan ke kementerian karena itu kewenangan dari BBWS. Minimal harus ada normalisasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyampaikan, jembatan armco milik pemerintah provinsi telah digeser dari Kabupaten Pati menuju lokasi di Tinanding dan dijadwalkan tiba pada Selasa malam.
“Kami juga sudah diskusikan pengurugan. Prinsipnya semua kami siapkan. Target satu minggu kami yakin jembatan armco selesai,” ujarnya.
Diketahui, tanggul Sungai Tuntang jebol pada Senin sore, 16 Februari 2026, sore akibat curah hujan tinggi serta kiriman air dari hulu Sungai Glugu dan Sungai Tuntang. Peristiwa tersebut menyebabkan jalur utama Grobogan-Semarang terputus total.
Dampaknya, sebanyak 42 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Grobogan terendam banjir. Sekitar 9.000 kepala keluarga terdampak dan ratusan hektare lahan pertanian tergenang.
Pemprov Jawa Tengah memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bergerak sesuai tugas dan fungsinya untuk percepatan penanganan darurat serta pemulihan akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. (**)
