“Jangan sampai elpiji 3 kg di gunakan untuk usaha besar seperti laundry atau perusahaan. Itu akan kita tertibkan, termasuk praktik ilegal seperti penyuntikan dan penimbunan,” katanya.
Pangkalan Elpiji
Ia menyebut, distribusi elpiji di Jawa Tengah di dukung oleh sekitar 54.235 pangkalan, atau sekitar 21 persen dari total nasional. Rata-rata, setiap desa atau kelurahan memiliki enam pangkalan elpiji 3 kg.
Pengawasan distribusi juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar dinamika di lapangan dapat segera direspons dan dijelaskan kepada masyarakat. Adapun harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp18.000, dengan pengecualian di wilayah tertentu.
Ahmad Luthfi memastikan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Kalau ada yang menimbun atau melakukan praktik ilegal, akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelancaran distribusi energi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan tidak berlebihan.
“Tidak ada pengurangan kuota. Kami hanya mengimbau penggunaan secara wajar dan efisien,” kata Fanda.
Selain itu, masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan praktik ilegal terkait distribusi elpiji di wilayahnya agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat berwenang. (**)
