PATI, smpantura – Monitoring pelayanan publik di Kabupaten Pati dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semua pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pati harus tetap berjalan normal. Masyarakat yang ingin mengurus keperluan di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilayani sebaik dan selancar mungkin.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, beberapa waktu juga meminta agar pelayanan publik di Kabupaten Pati harus tetap berjalan maksimal.
“Masyarakat tetap harus dilayani, enggak boleh berhenti pemerintahannya,” ungkap Taj Yasin.
Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Pati memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar dan optimal. Pantauan di sejumlah kantor OPD menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung normal, aman, dan nyaman.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) misalnya, masyarakat tetap dapat mengurus administrasi kependudukan tanpa hambatan. Proses pelayanan berjalan tertib dengan antrean yang teratur, sehingga kebutuhan dokumen kependudukan warga bisa terpenuhi dengan baik.
Hal serupa juga terlihat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pegawai tetap melayani masyarakat sesuai prosedur yang berlaku, memastikan layanan keuangan daerah maupun administrasi aset berlangsung tanpa gangguan.
Kondisi ini menunjukkan jajaran birokrasi di Kabupaten Pati berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak terdampak oleh dinamika politik yang berkembang. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan kenyamanan warga dalam mengakses layanan.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso, mengatakan, hingga saat ini pelayanan di Pemerintahan Kabupaten Pati tidak ada masalah dan berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan pegawai yang bertugas memberikan pelayanan bekerja secara optimal.
