Parameter lain berikutnya tentu terkait kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Intervensi yang dilakukan dengan menggandeng instansi terkait seperti Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan. Selanjutnya tentang kesehatan maka Speling yang ada akan didorong mendekat kepada kelompok miskin.
“Jadi secara tidak langsung mereka akan kita keroyok bareng-bareng. Dari 11 kabupaten/kota termiskin, kita tunjuk desa termiskin dan programnya kita keroyok seluruh OPD, ormas, dan semua bareng-bareng sehingga mereka mau bersaing dengan desa lain agar tidak miskin kembali,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, rilis data BPS pada Jumat, 25 Juli 2025, menyebutkan, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 9,71 persen, turun menjadi 9,10 persen pada Maret 2025. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,34 persen, turun menjadi 9,92 persen pada Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 sebanyak 1,84 juta orang, turun sebanyak 88,79 ribu orang menjadi 1,75 juta orang pada Maret 2025. Sementara itu, penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 sebanyak 1,87 juta orang menjadi 1,62 juta orang pada Maret 2025.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, penurunan ini masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelas Taj Yasin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah. (**)
