Urusan hujan dan banjir memang rumit, maka hampir rata-rata literatur tentang hidrologi banjir bukunya tebal-tebal.
Jadi, soal banjir yang dapat disalahkan hanya jika ada kasus korupsi dalam pekerjaan kegiatan pengendalian banjir.
Hal ini karena patut diyakini bahwa tentu segala sisik melik pekerjaan sistem antisipasi banjir ditangani oleh mereka yang memiliki kompetensi pada bidangnya.
Dan land use yang tidak water sensitive juga harus dikritisi sejak awal perancangan regulasi rencana tata ruang wilayah dimulai.
Meminjam terminologi Mc Harg, kita perlu pendekatan Design with Nature.
Rawa-rawa dan semak belukar di pesisir sering dianggap kumuh, sehingga dianggap perlu dirapihkan.
Padahal itu juga pangkalan air yang menangkap lumpur dan pasir laut sehingga menghasilkan akresi dan menahan salinitas tanah pesisir sehingga dapat ditumbuhi.
Dengan melihat peta time series, maka mudah dilihat perubahan luas badan air permukaan.
Nah, di sinilah kita sering abai.
Saling menyalahkan hanya akan melahirkan dendam untuk membalas pada kejadian alam yang berulang, karena kekuasaan politik.juga saling bergantian.
Mengamati bagaimana kebijakan infrastruktur air dan mitigasi bencana banjir, sungguh lebih penting. Sekali lagi, siapa pun Kepala Daerahnya. (T03-Red)
