“Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” ujarnya.
Namun demikian, Ahmad Luthfi memberi peringatan keras agar percepatan pembangunan perumahan tidak mengorbankan lahan sawah dilindungi (LSD). Ia menegaskan, setiap pengembangan perumahan wajib berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan tata ruang masing-masing daerah.
Praktik di lapangan, kata dia, tidak sedikit proyek pengembangan perumahan maupun investasi industri yang berbenturan dengan status LSD. Pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membuka ruang bagi kabupaten/kota untuk mengajukan lahan pengganti jika terjadi kebutuhan mendesak.
“Kebijakan itu nanti akan kami sosialisasikan dan komunikasikan. Saya sudah wanti-wanti kepqda teman-teman jangan sekali-kali LSD kita ubah selama itu tidak betul-betul suatu kontijensi ” tambahnya.
Dukungan
Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Tengah Hermawan Mardiyanto, menyatakan, dukungan penuh terhadap percepatan program perumahan di Jateng. Ia menyebut koordinasi antara REI dan Pemprov Jateng dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk mengevaluasi capaian program 3 juta rumah.
“Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” katanya.
Ia juga menilai keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut memperkuat akselerasi pembangunan rumah, terutama setelah adanya penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada tahun lalu, REI secara nasional mampu merealisasikan sekitar 280 ribu unit rumah melalui skema tersebut.
