TEGAL, smpantura – Pemerintah Kota Tegal, masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi masalah sampah. Minimnya pendanaan, menjadi salah satu faktor belum tuntasnya penanganan sampah di Kota Bahari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal, Nany Lestari mengatakan, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk pengolahan sampah dari hulu ke hilir.
Termasuk pengolahan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muarareja, Kecamatan Tegal Barat.
Dengan luas lahan lima hektare, TPA Muarareja sudah overload untuk menampung sampah yang diproduksi masyarakat.
“Setiap hari produksi sampah di Kota Tegal, mencapai 200 ton dan didominasi sampah organik. TPA Muarareja kondisinya sudah overload, meskipun kami sudah lakukan perluasan lahan,” tutur Nany, baru-baru ini.
Keberadaan TPA Sampah Bokong Semar, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, digadang-gadang menjadi alternatif untuk mengatasi masalah sampah.
Pada lahan seluas 15 hektare yang mirip dengan Bokong Semar itu, telah dibangun Sel TPA dan tinggal menunggu pembangunan akses jalan.
“Kita sedang berproses ke situ. Akses jalan dari Jalingkut, tetapi belum ada anggarannya. Doakan semoga ada solusi. Karena kita masih menyusun DED IPAL,” imbuh Nany.
Selain belum ada akses jalan, TPA Sampah Bokong Semar, juga belum bisa digunakan karena belum memiliki instalasi pembuangan limbahnya (IPL).
Apabila dipaksa tetap digunakan, Nany khawatir akan mencemari lingkungan sekitar melalui air lindi dan legit sampah. Terlebih, pada sisi kanan maupun kiri TPA Sampah Bokong Semar merupakan lahan tambak.
Dikhawatirkan, ada air lindi dan legit sampah yang bisa mencemari mengingat di lokasi TPA Bokong Semar, sisi kanan kiri merupakan tambak.
“Jadi sementara belum kita gunakan, bukan berarti apa-apa dan bukan proyek mangkrak. Tetapi masih menyusun DED IPL dan semoga pemerintah mendukung pada sisi mata anggarannya,” harap Nany.
Ditambahkan dia, nantinya TPA Sampah Bokong Semar, akan memiliki LB3 atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang masih dikomunikasikan dengan investor dari Jepang dan Singapura.
“Yang jelas sampah ini ada penanganan dan ada pengurangan sampah. Kami juga sedang mencoba komunikasi dengan Kementerian PUPR dan Bantuan keuangan (Bakeu) Provinsi Jawa Tengah,” katanya. (T03-Red)
