SEMARANG, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik senilai Rp17,6 miliar untuk pengembangan sektor perpustakaan pada tahun 2026. Perolehan anggaran tersebut menjadi langkah penting, terutama di tengah kebijakan pemerintah pusat yang tidak mengalokasikan DAK Fisik untuk sejumlah sektor pada tahun yang sama.
Informasi tersebut di sampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat menyampaikan keynote speech sekaligus meresmikan kegiatan Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertajuk Ngopeni Nglakoni Arsip dan Literasi Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran Kota Semarang, Kamis (29/1/2026).
“Terima kasih Pak dapat alokasi DAK Rp17 miliar untuk se-Jawa Tengah ya. Dan terima kasih Pak DAK-nya tidak di potong karena di DAK yang lain yang fisik hilang semua Pak,”ujarnya.
Sekda menegaskan, bahwa anggaran tersebut merupakan amanah besar yang harus di kelola secara bertanggung jawab dan berintegritas.
“Besar atau kecilnya anggaran itu sama-sama amanah. Semua harus di pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Tantangan Utama
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama saat ini adalah masih rendahnya niat baca masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan DAK Nonfisik untuk perpustakaan di harapkan dapat memperkuat program peningkatan literasi di Jawa Tengah.
Menurut Sumarno, DAK tersebut harus menjadi pengikat sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
