PEMALANG, smpantura – Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinsos KBPP) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali menggelar wisuda sekolah perempuan mampu menggapai cita cita (Sekoper Permata) angkatan II.
Mereka mengikuti proses belajar selama lima hari dengan berbagai materi yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, dimana tujuan dari sekolah itu, agar para perempuan bisa adaptif menghadapi perkembangan jaman.
“Ada 41 peserta sekolah perempuan Sekoper Permata yang diwisuda, artinya mereka telah lulus dan siap menularkan ilmunya ke masyarakat. Mereka adalah para kader dari masing masing desa atau kelurahan yang berasal dari Kecamatan Petarukan dan Pemalang,” ujar Triyatno Yuliarso Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DinsosKBPP Kabupaten Pemalang,” Selasa (15/10).
Ia mengatakan, dengan adanya sekolah perempuan tersebut, harapannya mereka nanti bisa menjadi pemimpin perubahan sosial yang positif di lingkungannya. Tema sekolah perempuan angkatan II yaitu mewujudkan pembangunan yang responsif gender, inklusif dan transpormatif.
Kesetaraan gender telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Kesetaraan gender bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Sekolah Perempuan adalah wadah pembelajaran dan mengelola pengetahuan perempuan yang utamanya dikembangkan dikomunitas-komunitas miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan kepulauan terpencil.
“Selain acara wisuda, juga diteruskan dengan seminar pendidikan politik bagi perempuan yang diikuti sekitar 150 orang yang berasal dari kader dan organisasi perempuan di Pemalang. Dalam seminar tersebut disampaikan terkait dengan peran perempuan dalam dunia politik, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tandasnya.
Dia mengatakan, khusus untuk sekolah perempuan materi yang disampaikan seperti ketrampilan membuat hantaran, mengenal pola asuh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), literasi digital dan pola asuh digital.
Mereka juga diberikan materi terkait dengan dampak positif dan negatif proses ajudikasi dalam penyelesaian korban dalam tinjauan PPA. Selain itu juga disampaikan materi pendampingan korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (KTPA).
Bahkan para peserta juga dibekali dengan materi proteksi penularan HIV dalam keluarga dan lingkungan. Materi terakhir membahas tentang kesetaraan gender dalam berpolitik. (**)
