SEMARANG, smpantura – Optimisme Presiden RI Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan dan target kemiskinan ekstrem nol persen, yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, menjadi pemacu semangat bagi Jawa Tengah untuk menjawab tantangan tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Jumat, 15 Agustus 2025.
“Dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, tadi sudah disampaikan pidato oleh Ketua MPR, DPR, dan Presiden. Otomatis memberikan semangat kepada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya,” kata Sumanto.
Salah satu yang digarisbawahi Sumanto terkait pidato Presiden Prabowo Subianto adalah membuat angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi nol persen. Menurutnya, itu merupakan tantangan yang harus diperjuangkan bersama-sama.
“Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur, ini akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Tapi ini harus kita laksanakan karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” kata Sumanto.
Maka dari itu diperlukan pendekatan secara komprehensif supaya mereka yang masuk kategori miskin, dapat setara dengan masyarakat Jawa Tengah lainnya. Misalnya dari segi pendapatan cukup dan kebutuhan hidupnya terpenuhi.
“Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, ASN, masyarakat, dan pengusaha untuk mengeroyok bersama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi,” jelas Sumanto.
Gubernur Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno, juga menyampaikan hal yang sama. Hal yang tidak kalah penting dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto adalah, bagaimana mengangkat masyarakat yang miskin ekstrem menjadi nol persen. Kerja-kerja kolaboratif harus digemborkan di Jawa Tengah untuk dapat menjawab tugas dan tantangan tersebut.
“Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya motto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama,” kata Ahmad Luthfi.
Dijelaskan, indikator kemiskinan yang ada harus dikeroyok oleh seluruh OPD, instansi terkait, termasuk pengusaha. Indikator yang harus dikerjakan bersama itu antara lain pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya. Tujuannya satu, yaitu masyarakat miskin betul-betul terlayani dan tepat sasaran.
“Artinya program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna saat itu. Setiap triwulan kita evaluasi apakah dari miskin P1 bisa meningkatkan P2, kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin. Kalau perlu tidak ada (kemiskinan),” tegasnya.
Upaya bersama itu sudah membuahkan hasil di Jawa Tengah. Angka kemiskinan telah turun dari 9,58% menjadi 9,48%. Graduasi miskin ekstrem juga sudah dilakukan, salah satu contohnya di Kabupaten Brebes. Masyarakat miskin yang diwisuda tersebut dinyatakan sudah naik kelas dan sudah tidak bergantung dengan bantuan sosial.
“Nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi. Ini untuk memotivasi bahwa miskin itu bisa kita perangi. Dan (miskin) itu bukan kebanggaan sehingga masyarakat tidak selalu menggantungkan bantuan kita, ia bisa mandiri secara sosial,” kata Gubernur.
Begitu halnya dengan ketenagakerjaan. Menurut Ahmad Luthfi, lowongan kerja di Jawa Tengah banyak tetapi lapangan pekerjaan itu tidak dapat menyerap sumber daya manusia (SDM). Maka dari itu, peningkatan SDM perlu dilakukan melalui memperbanyak sekolah vokasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).
BLK yang ada di Jawa Tengah harus berorientasi pada hasil bukan hanya program. Masyarakat yang masuk dan belajar di BLK harus segera didistribusikan atau disalurkan ke tempat kerja.
“BLK kita harus bisa menciptakan pekerjaan. Maka kita harus koneksikan dengan investasi yanga da di wilayah mereka berada,” jelasnya.
Poin pidato Presiden Prabowo Subianto lain yang juga menjadi atensi Gubernur Ahmad Luthfi adalah swasembada pangan. Jawa Tengah sudah berkomitmen menyelesaikan seluruh infrastruktur pada 2025, sehingga pada 2026 bisa langsung menggenjot terkait swasembada pangan. Kontribusi Jateng untuk stok pangan nasional juga termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Terkait dengan fluktuasi harga bahan pokok yang ada di pasaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki sejumlah program. Salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang menggandeng instansi terkait seperti BUMD dan Bulog.
“Paling pokok tadi adalah masalah beras oplos dan sebagainya. Penegakan hukum kita berikan kepada kepolisian untuk melakukan. Satgas pangan melakukan penetrasi ke wilayah apakah di Jawa Tengah ada. Kalau ada harus diberikan efek jera bagi mereka (pelaku). Kemudian kita sudah koordinasi dengan Bulog untuk operasi pasar dan pangan murah,” katanya. (**)
