“Penyusunan dokumen IKPLHD ini merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah di hadapan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal Muchtar Mawardi menyampaikan jika penyusunan DIKPLHD bukan dokumen untuk menunjukkan kinerja DLH, melainkan kinerja kepala daerah di bidang lingkungan hidup yang implementasi teknisnya melekat di masing-masing perangkat daerah secara lintas sektor.
Sebab urusan lingkungan hidup merupakan urusan multi-dimensi. “Untuk mencapai harapan tersebut dibutuhkan komitmen semua OPD untuk menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan,” jelas Muchtar.
Melalui kegiatan ini diharapkan bisa membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan pemahaman tentang pentingnya Green Leadership untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Penyusunan dokumen IKPLHD ini meliputi proses penggalian data dan informasi berkenaan dengan kebijakan, program dan kegiatan lintas OPD dan perumusan isu prioritas lingkungan hidup. (T04_Red)
