SLAWI, smpantura – Suhu politik jelang Pilkada Tegal pada 27 November 2024, terus memanas. Terlebih, di kubu PKB yang jumlah pelamar untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebanyak 11 orang. Potensi besar itu bisa memunculkan dua rekomendasi yang sama untuk calon bupati (cabup).
“Di beberapa daerah ada yang mendapatkan 2 rekomendasi. Cabup semua, seperti di Golkar ada istilah penugasan,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal, A Firdaus Assyairozi, baru-baru ini.
Dikatakan, rekomendasi dobel itu diperuntukkan bagi daerah yang memiliki calon-calon yang berpotensi besar. Dalam kasus ini, ada dua tahapan rekomendasi. Tahap pertama, DPP PKB menurunkan lebih dari satu rekomendasi. Setelah dilakukan survei popularitas dan elektabilitas, baru keluar rekomendasi final.
Saat ditanyakan apakah Kabupaten Tegal berpotensi mendapatkan rekomendasi dobel, Firdaus mengakui tidak tahu. “Belum ada info,” katanya.
Hingga kini, kata dia, sudah ada sekitar 500 kabupaten/ kota yang sudah turun rekomendasi. Untuk rekomendasi cabup dan cawabup Kabupaten Tegal, diperkirakan turun pada akhir Juni atau awal Juli.
“Kalau tidak akhir Juni, kemungkinan bulan Juli,” ujarnya.
Firdaus juga belum mengetahui secara pasti, apakah rekomendasi yang turun hanya untuk cabup atau sudah sepasang cabup dan cawabup. Jika rekomendasi hanya G1, maka akan ada arahan dari Desk Pilkada Nasional pembicaraan lain. Jika memang arahan untuk koalisi, maka PKB akan mengambil jatah cabup dan partai koalisi bisa mengusulkan untuk cawabup.
“Tidak menutup kemungkinan cawabup adalah calon-calon yang sudah mendaftar di PKB,” kata Firdaus.
Hingga kini, lanjut dia, penjajakan koalisi dengan poros tengah yang terdiri dari lima partai, yakni Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN, masih berjalan. Pihaknya menawarkan poros tengah untuk mengusulkan nama sebagai cawabup. Namun, hal itu masih dalam proses penjajakan dan belum final.
“Kami buka jalan ke poros tengah untuk berkomunikasi dengan calon-calon yang mendaftar di PKB. Barangkali ada kesamaan visi misi dan tujuan,” ujarnya.
Ditambahkan, DPC diberikan keleluasaan untuk berkomunikasi dengan partai lainnya. Pihaknya telah melaporkan hasil komunikasi ke DPW dan DPP PKB secara periodik.
“Keputusan apakah sendiri dan koalisi, nantinya tetap atas pertimbangan DPP dan DPW,” katanya. (T05_Red)
