“Kami berharap agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik,” harap Edi.
Kades Kaligayam, Eni Trihastuti membantah tuduhan kurangnya transparansi dalam APBDes Kaligayam. Dijelaskan, pengelolaan APBDes terbuka dari mulai pembentukan tim RKPDes, penetapan RKPDee hingga penetapan APBDes. Tidak hanya itu, laporan Realisasi APBDes juga sudah dilaporkan melalui Musdes dan disampaikan ke BPD, kecamatan dan kabupaten secara tertulis.
“Kami juga pasang banner APBDes. Tiap musyawarah desa selalu menghadirkan lembaga-lembaga dari BPD, LPMD, RT dan RW, PKK, kader-kader, Karang Taruna hingga semua lembaga desa lainnya,” terangnya. (**)
