BATANG, smpantura – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Batang memberikan catatan kritis terkait tiga Raperda yang diajukan Pemkab Batang. Salah satunya adalah Raperda Insentif dan atau Kemudahan Investasi yang diminta jangan sekedar berorientasi pada ekonomi, tapi juga harus memikirkan potensi dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batang terkait pandangan fraksi-fraksi, Rabu (21/5). Juru bicara Fraksi PKB Purwa Aditya mengatakan terkait Raperda tentang Insentif dan atau Kemudahan Investasi, Fraksi PKB mendukung penuh penyusunan Raperda ini.
Masuknya investasi adalah menjadi salah satu kata kunci perputaran ekonomi. Baik investasi dalam negeri, maupun investasi asing. Namun Fraksi PKB perlu mengingatkan, semangat memberikan insentif dana atau kemudahan investasi, harus tetap mempertimbangkan dampak baik dan buruk bagi masyarakat.
”Dampak baik seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan dampak ekonomi memang menggiurkan, dan memang kita butuhkan. Namun dampak buruk seperti potensi kerusakan lingkungan, pergeseran karakter bangsa serta kesenjangan sosial juga harus menjadi perhatian serius dalam menyusun strategi mitigasinya,” ujarnya.
PKB menilai diperlukan kajian mendalam dan komperhensif, serta kepala dingin dalam menyusun raperda ini. Tentu dengan melihat potensi dan kondisi riil yang ada di Kabupaten Batang, serta dengan melihat praktik baik di beberapa daerah lain.
”Kita juga harus belajar dari keberadaan beberapa kawasan industry di Batang, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang, Batang Industrial Park dan beberapa kawasan industry lainnya. Dampak baik kita tingkatkan, dampuk buruk kita minimalisasi,” ujarnya.
Sementara itu juru bicara Fraksi PKS Rizal Pramudiarta mengatakan, terkait dengan kemudahan berinvestasi pemerintah
pemerintah daerah diminta untuk terus memantau pengunaan efektivitas implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
Pasalnya OSS yang digunakan pemerintah daerah dalam melakukan layanan perijinan dan lainya yang saat ini masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan. Contohnya seperti sistem aplikasi yang sering error, jaringan internet yang lambat di beberapa daerah.
”Untuk itu agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penggunaan sistem OSS dapat dimaksimalkan, bukan justru menjadi persoalan baru. Penerapan sistem OSS masih harus dimaksimalkan agar pelayanan perizinan dapat
diselenggarakan lebih efektif dan sederhana,” pintanya.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Nur Cahyaningsih mengatakan, berkaitan dengan Raperda tentang Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Fraksi Gerindra meminta bupati untuk juga menindaklanjutinya menjadi program kerja prioritas.
Seperti melakukan pelatihan dalam bidang industri dan diadakannya pelatihan dalam komunikasi bahasa asing. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mempunyai ketrampilan namun juga didukung dari komunikasinya yang baik pula.
”Kami juga meminta ada kebijakan yang jelas mengenai regulasi untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal. Hal ini lakukan agar tenaga kerja lokal terserap dengan baik dan tentunya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” tuturnya. **
