“Apakah pengadaan buku misalkan masuk dalam juknis, dan apa saja jenis bukunya. Lalu, apakah dalam juklak mandatori Dinkes boleh untuk membeli mobil,” kata Jeni.
Ditambahkan, penjelasan Kepala DPPKAD Kabupaten Tegal, Amir Mahmud dalam Rapat Paripurna DPRD yang menyatakan bahwa kegiatan judul-judul dalam RAPBD 2023 berasal dari OPD, dan TAPD tidak tahu sumber judul tersebut. Hal itu bisa diasumsikan bahwa TAPD tidak melakukan filter kegiatan.
“Ada 2 solusi agar APBD 2023 tetap berjalan tanpa menabrak aturan,” terangnya.
Solusi itu, lanjuta dia, pertama judul-judul tersebut kembalikan untuk difilter oleh TAPD dan direview Inspektorat. Kemudian bahas kembali di Badan Anggaran. Tugaskan komisi yang membidangi untuk membahas barsana OPD, dan Badan Anggaran menyepakati dan dilaporkan dalam paripurna.
“Kedua anggaran belanja yang dianggap mandatori dimasukan ke dalam Belanja Tidak Terduga (BTT). Kita kunci di pasal-pasal sambil menunggu juklak juknis penggunanaa dana mandatori khusus dari Kementrian.
“Solusi yang kedua lebih tepat, karena lebih cepat dan lebih hati-hati,” pungkasnya. (T05-Red)
