Aulia menyebutkan, dengan ditutupnya PT MKI sekitar 600-an pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, saat ini Pemerintah Provinsi Jateng menghindari terjadinya PHK.Sangat disayangkan jika di Kabupaten Tegal yang semula kondusif, mendadak terjadi PHK massal.
“Kami datang kesini untuk memberikan masukan kepada semua stakeholder, dinas , pengusaha dan buruh. Tuntutan kami agar pekerja dapat bekerja kembali, hindari PHK. Jangan sampai ada peningkatan pengangguran di Kabupaten Tegal yang akan mengakibatkan kemiskinan meningkat,”tuturnya saat klarifikasi di aula Dinas Perintransnaker Kabupaten Tegal.
Kepala Dinas Perintransnaker Kabupaten Tegal Riesky Trisbiyantoro bersama Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Jateng Erry Diyah Nurhidayati berharap ke depan ada solusi bersama terkait pemberhentian aktivitas kerja di PT MKI.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Agus Massani mengatakan, setelah proses klarifikasi ini, pihak perusahaan dan pekerja diminta melakukan perundingan bipartit.
