BREBES, smpantura – Proyek rehabilitasi ruang kelas di SD Negeri Galuhtimur 04, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, yang dilaporkan mangkrak sejak pertengahan Mei, menuai sorotan dari kalangan pegiat antikorupsi. Selain mengganggu proses belajar siswa, pelaksanaan proyek juga dinilai janggal dan tidak transparan.
Salah satu yang angkat bicara adalah Sholahudin Asro, aktivis Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Brebes. Ia menilai proyek tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan program pendidikan.
“Ini bukan sekadar proyek yang dilaporkan mangkrak. Ini soal ketidakseriusan yang berdampak langsung ke siswa. Sekolah ambruk, tapi penanganannya justru setengah hati,” ujar Sholahudin, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, ketidaksiapan terlihat dari anggaran yang hanya sebesar Rp 70 juta. Angka tersebut dinilai terlalu kecil untuk membangun ulang satu ruang kelas yang sebelumnya ambruk. Maka tak heran jika hasilnya berupa bangunan setengah jadi.
“Kalau anggarannya memang benar Rp 70 juta, ya memang kecil. Tapi kenapa tetap dipaksakan? Ini ruang kelas ambruk, bukan bangunan ringan. Seharusnya sejak awal dihitung lebih realistis,” tegasnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi bangunan masih belum layak digunakan. Dinding belum diplester, pintu dan jendela belum terpasang, dan lantai masih kondisi lama. Akibatnya, siswa kelas 1 hingga 3 terpaksa belajar menumpang di bangunan madrasah terdekat.
Menurut Sholahudin, proyek seperti ini justru terkesan hanya untuk memenuhi laporan serapan anggaran, bukan untuk menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.“Pemerintah harusnya punya perencanaan matang. Kalau dana belum cukup, lebih baik ditunda daripada membuang anggaran untuk hasil yang tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya transparansi proyek. Pihak sekolah mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan rekanan. Selain itu, pelaksanaannya tidak dilengkapi papan informasi proyek.“Ini fatal. Papan proyek itu syarat minimal transparansi. Publik harus tahu siapa pelaksananya, berapa anggarannya, dan sampai mana pekerjaannya. Sekolah pun berhak tahu dan ikut mengawasi,” tegasnya.
Karena itu, GNPK mendesak agar proyek ini diaudit menyeluruh, baik dari sisi pelaksanaan teknis maupun kebijakan anggarannya. Sholahudin menegaskan, audit penting dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang.“Ini uang negara. Nilainya mungkin kecil, tapi dampaknya besar karena menyangkut hak anak-anak atas pendidikan yang layak. Ini harus jadi pelajaran,” pungkasnya.(**)
