Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya transparansi proyek. Pihak sekolah mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan rekanan. Selain itu, pelaksanaannya tidak dilengkapi papan informasi proyek.“Ini fatal. Papan proyek itu syarat minimal transparansi. Publik harus tahu siapa pelaksananya, berapa anggarannya, dan sampai mana pekerjaannya. Sekolah pun berhak tahu dan ikut mengawasi,” tegasnya.
Karena itu, GNPK mendesak agar proyek ini diaudit menyeluruh, baik dari sisi pelaksanaan teknis maupun kebijakan anggarannya. Sholahudin menegaskan, audit penting dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang.“Ini uang negara. Nilainya mungkin kecil, tapi dampaknya besar karena menyangkut hak anak-anak atas pendidikan yang layak. Ini harus jadi pelajaran,” pungkasnya.(**)
