”Saat ini, Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin dana nasabah bank. Sementara itu, simpanan anggota koperasi belum memiliki lembaga penjamin resmi dari negara. Padahal, koperasi simpan pinjam mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Ketimpangan ini tidak adil dan berpotensi merusak ekosistem keuangan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, LPS Koperasi di proyeksikan menjadi solusi sistemik untuk memperkuat industri koperasi nasional. Dengan adanya LPS Koperasi, simpanan anggota KSP akan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Hal ini di harapkan mampu menekan praktik koperasi abal-abal yang merugikan masyarakat. Selain itu, pengelola koperasi akan terdorong menerapkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
”Tanpa LPS, koperasi akan terus dipandang sebagai lembaga keuangan kelas dua. Berbagai kasus Koperasi Simpan Pinjam bermasalah menjadi latar kuat usulan ini. Banyak anggota kehilangan simpanan tanpa kepastian pengembalian. Tidak sedikit kasus berujung proses hukum panjang tanpa solusi finansial bagi korban. Negara tidak boleh lagi membiarkan kekosongan perlindungan ini,” ucapnya.
Menurut Rizal, koperasi seharusnya mendapat perlakuan setara dengan bank dari sisi perlindungan simpanan. Pembahasan RUU Perubahan Perkoperasian di nilai sebagai momentum strategis. Ia berharap, pemerintah dan DPR satu suara memasukkan LPS Koperasi dalam regulasi baru. Ia menilai revisi undang-undang harus menjawab persoalan nyata di lapangan.
”Poin utamanya memang di situ, soal rasa aman anggota. Tanpa perlindungan simpanan, koperasi akan terus kehilangan kepercayaan publik. Di daerah seperti Batang, Pekalongan, dan Pemalang, koperasi masih menjadi tumpuan ekonomi rakyat kecil. Banyak pelaku UMKM bergantung pada koperasi untuk akses permodalan. Keberadaan LPS Koperasi di yakini akan memperkuat keberanian masyarakat menabung dan bertransaksi,” ujarnya. (**)
