Di bagian akhir, Rizal juga menyinggung soal kompensasi pemerintah kepada Pertamina, khususnya yang terkait tahun anggaran 2025.
Ia meminta manajemen Pertamina menyampaikan progres terkini pembayaran kompensasi tersebut, mengingat beban perusahaan yang cukup besar dalam menyalurkan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram ke masyarakat.
Meski mengapresiasi konsistensi Pertamina dalam menjaga distribusi LPG 3 kilogram, ia menegaskan bahwa pembenahan persoalan pajak dan peningkatan layanan distribusi di daerah harus menjadi prioritas utama BUMN energi tersebut.
“Permasalahan pajak dan distribusi di daerah ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami harap Pertamina bisa memberikan jawaban yang jelas dan langkah konkret perbaikan,” pungkasnya. (**)
