Batang  

Rugikan Angkudes, Bus AKAP Diminta Ditindak  

BATANG, smpantura – Puluhan supir angkutan pedesaan (angkudes) mendatangi DPRD Kabupaten Batang, Rabu (16/7). Mereka menuntut agar bus-bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang mangkal di terminal bayangan seperti di Bandar, Blado dan Pandansari segera ditindak.

Pasalnya, kehadiran bis bis AKAP di luar terminal resmi merugikan angkudes. Kehadiran agen dan bus AKAP yang mangkal di Bandar-Blado-Pandansari dinilai telah membuat merosotnya pendapatan angkudes yang dirasakan oleh supir dan majikan.

”Keberadaan terminal bayangan merupakan pelanggaran luar biasa. Tolong bus AKAP yang masuk ke wilayah Bandar, Blado dan Pandansari serta terminal terminal bayangan yang ada itu ditindak. Sebab masuknya bus AKAP ke wilayah tersebut telah mengambil hak angkudes dengan trayek Bandar – Pekalongan dalam mendapatkan penumpang,” ujar Ketua Organda Batang, Suparno.

Dia menjelaskan, bus AKAP secara aturan itu ada di terminal tipe A dan di wilayah jalan nasional. Tapi sekarang sudah masuk ke wilayah seperti Bandar, Blado dan sekitarnya yang membuat penurunan penumpang angkudes. Khamidin, mewakili awak angkutan desa Bandar-Pekalongan mengatakan, bus AKAP yang mangkal dan membuat agen di trayek yang dilalui angkudes yaitu PO Laju Jaya, Agra Mas, dan Sinar Jaya. Mereka meminta agar mereka ditertibkan.

BACA JUGA :  Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Gelar Pelatihan Jurnalistik

”Bus AKAP kami minta diposisikan lagi di terminal tipe A Pekalongan. Mereka juga kami minta tidak menaikan dan mengambil penumpang di jalur angkudes. Selain itu tidak membawa serta atau langsung penumpang yang dari Jakarta untuk diturunkan di Bandar dan sekitarnya,” tegasnya.

Kehadiran agen dan bus AKAP yang mangkal di Bandar, Blado dan Pandansari, lanjut Khamidin, telah membuat merosotnya pendapatan angkudes yang dirasakan supir dan majikan. Angkudes, tutur dia, seperti hidup segan mati tidak mau. Dampaknya adalah pendapatan supir yang jauh dari kata mencukupi. Mereka juga telah menyuarakan soal ini sejak 2018 ke DPRD Batang namun belum juga mendapat solusi.

error: